Hitary Daya Energy (Geothermal), Gelar Hearing Dengan DPRD Kabupaten Solok

By set dprd 20 Jul 2018, 14:37:23 WIB Rapat Dewan
Hitary Daya Energy (Geothermal), Gelar Hearing Dengan DPRD Kabupaten Solok

SOLOK, JN- Pihak Perusahaan PT, Hitary Daya Energy yang berencana akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi di Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok yang selama ini mendapat penolakan dari masyarakat yang menyebut dirinya Salingka Gunung Talang, hari Senin (26/2), menggelar pertemuan atau hearing dengan DPRD Kabupaten Solok, bertempat di ruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Solok.

Hearing atau sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, SH, serta unsur pimpinan DPRD dan juga anggota dewan dari bumi penghasil bareh tanamo itu. Selain itu juga hadir pihak PT. Hitary Daya Energy, Camat Lembang Jaya, Ricky Carnova dan dinas terkait dari pemerintahan Kabupaten Solok serta tim ahli dari Universitas Indonesia (UI) Depok, yang mengetahui jelas tentang geothermal yakni Yunus Daud.

Dalam paparannya, perwakilan PT. Hitary sangat mengaharapkan peran pemerintah dan anggota dewan, untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat, bahwa Geothermal yang akan dibangun di pinggang Gunung Talang, tidaklah berbahaya, seperti yang terjadi di Lapindo. “Seharusnya Kabupaten Solok bersyukur karena dianugerahi kekayaan alam yang melimpah oleh Allah, tetapi mungkin selama ini kami dan juga pemerintah daerah, salah dalam menyampaikan atau dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga timbul pro dan kontra,” jelas perwakilan dari PT. Hitary Daya Energy, Nofiardi. Dirinya sangat berharap agar perusahaan dari Turky ini bisa diterima di Kabupaten Solok untuk ikut membangun masyarakat Kabupaten Solok.

Sementara Tim Ahli Geothermal dari UI, Yunus Daud, menjelaskan bahwa geothermal sama sekali tidak ada bahayanya kepada masyarakat, seperti yang selama ini ditakutkan. “Ini adalah masalah penyampaian saja kemasyarakat kita yang mungkin kurang pas, jadi kita harapkan setelah hearing ini, semua yang hadir ikut menyampaikan bahwa hal itu tidak berbahaya,” jelas Yunus Daud.

Selama ini menurutnya, analisa warga masalah pengeboran panas bumi itu akan berdampak terhadap berkurangnya debit air yang akan mengaliri sawah dan memicu terjadinya gempa bumi dan bencana alam lainnya seperti longsor. Padahal hal itu sama sekali tidak ada.

Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal, meminta pihak PT. Hitary Daya Enrgy untuk ikut secara bersama-sama dalam mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat, termasuk dengan mendatangkan tim ahlinya seperti dari UI ini untuk bisa meyakinkan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai pertanyaan tentang manfaat dan juga bahaya yang akan ditimbulkan setelah pembangunan pembangkit listrik ini kepada pihak perusahaan PT. Hitary, seperti kenapa pembutan pembangkit listrik tersebut harus di Gunung Talang yang tempatnya ketinggian kenapa tidak di Singkarak atau di Alahan Panjang saja atau pertanyaan lainnya.

Proyek pembangunan panas bumi itu merupakan bagian dari upaya pemenuhan energi 35.000 MW, namun penetapan WKP yang berada di kawasan Gunung Talang d PT. Hitary Daya Energy an dekat pemukiman masyarakat bisa mengancam kehidupan masyarakat setempat. Untuk diketahui, PT Hitay Daya Energy sudah mendapatkan izin pembangunan panas bumi seluas 27.000 hektare di kawasan Gunung Talang dengan jangka waktu 37 tahun itu, dan potensi energi 58 MW.

Sementara itu, Wabup Solok Yufadri Nurdin mengatakan, pihaknya sudah mendengarkan aspirasi masyarakat peserta aksi demo selama ini dan juga dari pihak PT. Hitary sendiri. Menurutnya, perlu ada pemahaman bersama dalam persoalan izin tersebut.

“Masyarakat mesti memahami bahwa izin panas bumi tidak dikeluarkan Pemkab Solok. Oleh sebab itu, kami siap memfasilitasi duduk permasalahan ini bersama Kementerian ESDM dan unsur terkait seperti PT. Hitary dan tim ahli. Baik perwakilan masyarakat, pakar dan lainnya. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan kita laksanakan,” jelas Yulfadri Nurdin

Ditegaskannya, sebagai pemerintah daerah pihaknya bekerja sesuai aturan. Dia tidak berhak menerima dan menolak izin operasional panas bumi. “Tentu izin operasional panas bumi ini ada pakarnya. Dan, kami menghargai pendapat yang disuarakan masyarakat,” sebut Yulfadri Nurdin (wandy)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment