Ratusan Pegawai Honorer K2 Mengadukan Nasibnya Ke Bupati dan Ketua DPRD Solok

By set dprd 20 Jul 2018, 14:35:38 WIB Kegiatan Dewan
Ratusan Pegawai Honorer K2 Mengadukan Nasibnya Ke Bupati dan Ketua DPRD Solok

SOLOK, JN- Ratusan pegawai honorer Kategori 2 (K2) yang tersebar di Kabupaten Solok, hari Minggu siang (25/3), mengadukan nasibnya ke Bupati Solok dan Ketua DPRD bumi penghasil bareh tanamo itu dan mereka diterima Bupati di Ruang Solok Nan Indah. Selain Bupati Gusmal, tampak hadir menerima pegawai K2 tersebut antara lain Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, Sekda Kabupaten Solok, Aswirman, Kepala BKPSDM, Editiawarman, Ketua Forum Honorer Kabupaten Solok, Riswandi dan Sumbar Abuzar Ali serta dinas terkait lainnya.

Kepada Bupati Solok dan Ketua DPRD, para tenaga honorer K2 itu meminta Bupati Solok untuk mengusulkan segera menjadikan dirinya untuk diangkat menjadi CPNS.

“Kami sengaja datang mengadukan nasib kami ke Bupati dan DPRD, untuk dukungan agar pemerintah pusat segera mengangkat tenaga honorer kategori 2 (K2) menjadi CPNS,” ujar salah seorang guru honorer K2, Indry, yang sudah bertugas selama 14 tahun menjadi tenaga honorer. Setidaknya di Kabupaten Solok, ada sekitar 454 orang tenaga Honorer K2 yang yang sudah mengabdi mengabdi puluhan tahun diberbagai instansi seerti guru SD, SMP, SMA, perawat, penjaga sekolah dan lainnya yang belum diangkat menjadi CPNS. Tuntutan tersebut menurut para pegawai honorer, berdasarkan surat edaran dari Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Nomor 002/SE-DPN-AKDASI/I/2018.

Surat tersebut memerintahkan kepada DPRD Kabupaten se-Indonesia untuk membuat surat dukungan kepada Presiden untuk membuat payung hukum pengangkatan K2 menjadi CPNS tanpa melalui seleksi tes kompetensi dan tidak ada batas usia. “Jumlah tenaga honorer K2 di Kabupaten Solok lebih dari 450 orang dan kami ingin Bupati dan pak dewan memperhatikan nasib kami, sebab gaji kami hanya sekitar Rp 300 ribu per bulan dan diterima sekali tiga bulan. Jumlah itu jauh lebih rendah upah rekan-rekannya dan juga dari upah buruh dan UMP Provinsi,” jelas Indra, seorang tenaga honorer K2. Dengan kondisi tersebut, mereka mengaku merasa tidak dihargai sama sekali dan ditambah lagi dengan diperparahnya dengan sulitnya mengurus sertifikasi guru.

“Upah kami sangat kecil padahal kami juga anak dan keluarga, padahal kalau dihitung dari segi tugas, kerja kami para tenaga honorer ini hampir sama dengan guru berstatus PNS,” jelas salah seorang tenaga honorer yang sudah mengabdi sekitar 16 tahun.

Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE, MM, mengatakan bahwa pihaknya sudah berusaha menyampaikan masalah ini ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) termasuk juga Ketua DPRD sudah berusaha mendatangi ke Mempan-RB di Jakarta. Kendalanya, saat ini APBD Kabupaten Solok sekitar 70 persennya sudah habis ntuk membayar gaji PNS. “Namun kami akan terus berupaya memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 ini untuk diangkat menjadi CPNS atau ditingkatkan upahnya melalui dana APBD atau dari pemerintah pusat,” jelas Gusmal.

Sementara Ketua DPRD Kabupaten Solok, juga secara langsung sudah mengunjungi kantor Mempan-RB di Jakarta bagaimana agar nasib tenaga honorer K2 ini segera menjadi CPNS. “Tetapi kendalanya saat ini kita masih memiliki tenaga honorer yang sangat banyak yang belum diangkat jadi CPNS, sementara APBD kita sangat terbatas. Namun berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015, kita akan mencoba mencari jalan keluarnya agar Pemkab Solok mengalokasikan dana pada anggaran murni APBD 2018 untuk para honorer dan berharap Pemprop mengajukan penambahan kuota program tunjangan intensif dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” jelas H. Hardinalis Kobal (wandy)




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment